Pemerintah Italia pada hari Rabu membuat sebuah pernyataan signifikan yang mengindikasikan pergeseran potensi dalam kebijakan Eropa terhadap konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menyatakan bahwa negaranya bersedia untuk membuka diskusi mengenai penerapan sanksi yang ditargetkan terhadap menteri-menteri ekstremis dalam pemerintahan Israel. Langkah ini menandai salah satu sinyal paling keras dari negara anggota G7 terhadap elemen-elemen sayap kanan dalam koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya keprihatinan internasional atas kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat dan retorika inflamasi dari beberapa pejabat tinggi Israel. Nama-nama seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sering disebut dalam diskusi diplomatik sebagai figur yang mendorong kebijakan yang merusak prospek solusi dua negara dan memicu ketegangan di kawasan tersebut.
Menurut sumber diplomatik di Roma, kesediaan Italia untuk membahas sanksi ini didorong oleh laporan-laporan terus-menerus tentang penghancuran properti milik warga Palestina, serangan terhadap warga sipil, dan upaya untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk memberikan tekanan yang lebih terukur, membedakan antara negara Israel dan tindakan individu-individu dalam pemerintahannya yang dianggap melanggar hukum internasional.
Tajani menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil harus dikoordinasikan secara erat di tingkat Uni Eropa. “Italia percaya pada dialog, tetapi kami tidak bisa menutup mata terhadap tindakan yang secara sistematis merusak stabilitas dan perdamaian,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Ia menambahkan bahwa sanksi tersebut, jika disetujui, kemungkinan akan berupa pembekuan aset dan larangan bepergian bagi individu yang terbukti bertanggung jawab atas kekerasan.
Langkah Italia ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di dalam Uni Eropa, di mana konsensus penuh diperlukan untuk menjatuhkan sanksi. Negara-negara seperti Prancis dan Spanyol sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan serupa, sementara negara lain seperti Hongaria dan Jerman mungkin akan menunjukkan keengganan yang lebih besar. Namun, dengan Italia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di blok tersebut, yang kini membuka pintu, momentum untuk tindakan yang lebih tegas terhadap ekstremisme di Israel tampaknya semakin menguat.
Reaksi awal dari Israel belum dirilis secara resmi, namun para analis memperkirakan bahwa pemerintah Netanyahu akan mengecam keras usulan tersebut sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima. Bagi para pengamat, langkah Italia ini adalah ujian penting bagi diplomasi Eropa dalam menavigasi hubungannya yang kompleks dengan Israel, mencoba menyeimbangkan dukungan keamanan dengan penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia.
