Anggota DPR RI Komisi V, Jamaludin Malik, kembali menyuarakan urgensi integrasi data nasional, menyoroti peran sentral Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai titik awal. Menurut Jamaludin, fragmentasi data antarlembaga pemerintah telah menjadi penghambat utama dalam efektivitas perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti yang akurat dan cepat. Usulan ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak di era digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.
Malik menjelaskan bahwa BMKG, dengan data iklim, cuaca, dan geofisika yang krusial, harus menjadi fondasi utama dalam ekosistem data terintegrasi ini. Data BMKG memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor, mulai dari pertanian, transportasi, energi, hingga kesehatan. Tanpa integrasi yang komprehensif, informasi penting ini sering kali tidak sampai atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga lain yang juga membutuhkannya, menyebabkan duplikasi upaya dan informasi yang tidak sinkron.
Lebih lanjut, Jamaludin mengusulkan agar integrasi data ini tidak berhenti pada BMKG saja. Ia menyebut perlunya melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya. Dengan menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga ini, pemerintah dapat membentuk gambaran yang utuh dan dinamis mengenai kondisi lapangan serta potensi risiko yang ada, memungkinkan intervensi yang lebih terkoordinasi.
Manfaat dari integrasi data ini, menurutnya, sangat luas dan multidimensional. Dalam konteks mitigasi bencana, misalnya, data BMKG mengenai cuaca ekstrem dapat langsung terhubung dengan data demografi dari Kementerian Dalam Negeri dan data infrastruktur dari PUPR untuk memprediksi dampak bencana secara lebih akurat dan mempersiapkan respon yang lebih cepat serta tepat sasaran. Ini akan mengurangi kerugian materi dan korban jiwa secara signifikan.
Selain itu, sektor ekonomi juga akan merasakan dampak positif yang besar. Para petani dapat merencanakan jadwal tanam dan panen mereka berdasarkan prakiraan cuaca yang lebih akurat dan terintegrasi dengan data kesuburan tanah serta ketersediaan air. Industri pariwisata dapat memanfaatkan informasi iklim untuk mengembangkan paket wisata yang lebih menarik dan aman. Semua ini mengarah pada peningkatan produktivitas, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Jamaludin Malik mendesak pemerintah untuk segera membentuk gugus tugas khusus yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, pakar teknologi informasi, dan ahli kebijakan publik. Gugus tugas ini diharapkan dapat merumuskan peta jalan yang jelas, termasuk standar data, arsitektur sistem, dan kerangka hukum yang diperlukan untuk mewujudkan integrasi data nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan inisiatif strategis ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
