Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah tegas untuk mengatasi masalah penambangan timah ilegal yang telah merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Dalam arahannya, Presiden meminta TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk segera menggelar operasi besar-besaran guna menutup sekitar 1.000 lokasi tambang ilegal di Provinsi Bangka Belitung dan memblokade semua jalur penyelundupan.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas praktik penambangan liar yang tidak hanya merusak lingkungan secara masif, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara. Presiden Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang beroperasi secara ilegal. Operasi ini diharapkan dapat mengembalikan kontrol negara atas sumber daya alam strategis.
Dalam pernyataannya di hadapan para pimpinan partai politik, Presiden Prabowo menegaskan, “Operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara.” Perintah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan sumber daya alam dan menegakkan kedaulatan negara di sektor pertambangan.
